KASBI Jabar Tuntut Kenaikan Upah dan Cabut Kenaikan Harga BBM
Catatan Ilham Miftahuddin
Aksi Massa KASBI Jabar di depan Gedung Sate (18/11/2014). (Foto: Ilham Miftahuddin)
Bandung, cuaca sedang tidak menentu akhir-akhir ini. Terkadang hujan turun tanpa diduga. Kemudian hari akan cerah dan panas. Tak lama berselang, hujan turun kembali dengan derasnya. Meskipun begitu, tak menyurutkan semangat ratusan massa aksi dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Jawa Barat (KASBI Jabar) untuk melakukan aksi di depan Gedung Sate siang kemarin (18/11/2014).
Menurut Daryanto, koordinator wilayah KASBI Jabar, aksi kali ini menuntut kenaikan upah minimum kota Bandung 2015 menjadi Rp 3,3 juta. Sebelumnya, UMK kota Bandung pada tahun 2014 sebesar Rp 2 juta. “Upah adalah hal yang pokok bagi buruh. Apalagi tadi malam, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM. Upah buruh juga tentu harus disesuaikan,” ujarnya.
Selain menuntut kenaikan UMK Bandung tahun 2015, KASBI Jabar juga menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan menaikan harga BBM subsidi yang berlaku sejak hari ini. Harga BBM naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500/liter untuk BBM jenis premium. Sedangkan BBM jenis solar menjadi Rp 7.500 dari Rp 5.500/liter.
Meskipun hanya naik Rp 2.000, namun berdampak besar bagi kelangsungan hidup kaum buruh Indonesia. Mengingat upah buruh yang dirasa masih rendah.
Kenaikan harga BBM ini memang tidak sebanding dengan harga minyak dunia yang justru sedang mengalami penurunan. Pemerintah beralasan agar anggaran subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga anggaran subsidi dapat digunakan untuk hal yang produktif daripada konsumtif.
Dalam aksi kali ini juga dihadiri oleh ketua umum pimpinan pusat KASBI, Nining Elitos. Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa penghematan subsidi BBM bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia dari devisit anggaran. “Kebijakan ini menunjukan bahwa Jokowi adalah kaki tangan asing, kaki tangan kapitalisme internasional,” serunya sangat bersemangat.
Selain kedua tuntutan tersebut, KASBI juga menuntut penghapusan sistem kontrak kerja dan outsourching dan pemberangusan organisasi yang dilakukan oleh negara.[]
Sumber foto: Ilham Miftahuddin
